Dana Publik Ancam Independensi KPK
JAKARTA - Serikat Pekerja Rakyat (SPR) sepakat jika
pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selayaknya
dilakukan. Namun, Juru Bicara SPR, Habiburokhman, menilai, langkah
penggalangan dana publik tidak tepak karena bisa mengancam independensi
lembaga anti korupsi itu.
"Kami sepakat jika pembangunan gedung baru KPK saat ini sudah sangat
mendesak, mengingat beban kerja KPK sebagai institusi pemberantasan
korupsi kian berat," ungkap , Juru Bicara (SPR) melalui siaran persnya,
Senin (25/6/2012).
Menurutnya, gedung KPK saat ini memang sudah tidak memadai. Namun,
menggalang dana dari masyarakat justru berpotensi menimbulkan masalah
baru dan bahkan mengancam indepedensi KPK. Disatu sisi sebagian besar
masyarakat dapat dikategorikan tidak mampu dalam hal ekonomi, bahkan
untuk kebutuhan sehari-hari pun sulit.
Sementara itu, ada sebagian kelompok masyarakat yang mampu dalam hal
ekonomi dan bisa menyumbang pembangunan gedung baru KPK dengan jumlah
yang sangat signifikan. "Namun, sumbangan dalam jumlah besar bisa
membuat indepedensi KPK terancam. Sulit menjamin mereka yang menyumbang
tersebut tidak memiliki kepentingan atas kasus yang sedang ditangani
KPK," paparnya.
Habiburokhman menegaskan lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut
tidak boleh bersikap pragmatis dengan menggalang dana masyarakat secara
langsung ketika usulan pembangunan gedung baru ternyata selalu ditolak
oleh DPR.
"Seharusnya yang dilakukan KPK bukanlah menggalang dana masyarkat,
tetapi bersikap jeli dan kritis terhadap mekanisme penggalangan dana
yang dilakukan oleh DPR," jelasnya.
Selama ini, tambahnya, rumor bahwa penentuan proyek-proyek yang dibiayai
APBN oleh pemerintah dan DPR kerap dilatarbelakangi praktek KKN, yaitu
pembagian fee proyek seperti kasus Nazarudin, SPI menduga ada
kejanggalan politik dalam penganggaran DPR terhadap permintaan KPK
membangun gedung baru. Namun, DPR menyetujui pembangunan sport center
Hambalang, senilai Rp2,5 triliun.
"Padahal dari segi urgensi, pembangunan gedung baru KPK jauh lebih
mendesak dibandingkan pembangunan komplek olahraga Hambalang yang
belakangan justru menjadi ajang banca'an para koruptor," tutupnya.
Sumber : Fiddy Anggriawan - Okezone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar